HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027, 11–12 Februari 2026, di Tenggarong. Forum ini menjadi tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027.
Dalam pemaparan dokumen perencanaan, Pemkab Kukar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6,37 persen dan PDRB per kapita mencapai Rp309,12 juta. Namun di balik target ambisius tersebut, pemerintah juga mengakui masih adanya pekerjaan rumah besar, terutama dalam penurunan angka kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto dalam pembukaan forum menegaskan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan riil di lapangan.
“Forum ini bukan sekadar formalitas tahunan. Kita ingin mendapatkan masukan yang konstruktif agar RKPD 2027 benar-benar menjawab persoalan masyarakat, terutama pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.
Ia menambahkan perencanaan pembangunan harus selaras dengan RPJMD Kukar 2025–2029 serta kebijakan nasional dan provinsi.
“Kita harus memastikan perencanaan ini terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh berjalan parsial, tetapi harus menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kukar,” tegasnya.
Enam Isu Strategis Jadi Sorotan
Dalam dokumen Ranwal RKPD 2027, Pemkab Kukar mengidentifikasi enam isu strategis pembangunan, di antaranya belum optimalnya pertumbuhan ekonomi inklusif, belum meratanya infrastruktur dasar, serta tantangan tata kelola pemerintahan dan pembangunan SDM.
Target penurunan angka kemiskinan pada 2027 diproyeksikan di angka 5,62 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya tantangan signifikan, mengingat Kukar merupakan daerah penghasil migas dan batu bara terbesar di Kalimantan Timur.
Asisten III juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Kita tidak ingin pembangunan hari ini mengorbankan masa depan generasi mendatang,” katanya.
Dua Fokus Utama
Forum konsultasi publik dibagi dalam dua fokus pembahasan, yakni pembangunan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, kebudayaan) dan pemerataan infrastruktur serta penguatan ekonomi berbasis kewilayahan.
Pemkab Kukar berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, aktif memberikan masukan sebelum dokumen RKPD 2027 ditetapkan sebagai dasar penyusunan APBD 2027.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk kritik dan saran. Karena keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (*)
