HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, resmi menandatangani kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penandatanganan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-34 di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Senin (8/9/2025).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pembahasan KUA-PPAS 2026 menjadi prioritas sebelum masuk ke pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025. Hal ini sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Memang harus dibahas anggaran murni 2026 dulu, baru kemudian menyusul perubahan 2025. Aturannya memang begitu dari kementerian,” ujar Hasanuddin.

Ia menjelaskan, mekanisme pembahasan APBD-P 2025 akan ditentukan setelah Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim menetapkan jadwal resmi. Agenda itu rencananya disampaikan pada Rapat Paripurna ke-35.

Hasanuddin juga mengakui adanya keterlambatan pembahasan APBD-P 2025 akibat kondisi keuangan negara yang sedang ketat.
“Pemerintah pusat sedang melakukan penyesuaian anggaran karena kas negara terbatas. Makanya daerah juga diminta menyesuaikan. Negara mungkin lagi kurang kasnya, jadi yang dipotong ya kas-kas di daerah,” terangnya. (*)