HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Isu pemangkasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur akibat kebijakan efisiensi anggaran mulai memantik respons beragam. Di satu sisi, DPRD memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas. Namun di sisi lain, kalangan akademisi justru menilai pokir berpotensi sulit terealisasi.
DPRD Kaltim sebelumnya menyebut meskipun terjadi penyesuaian anggaran, usulan-usulan masyarakat yang dihimpun melalui pokir tetap akan diperjuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Namun pandangan berbeda disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman, Purwadi. Ia menilai kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan semua aspirasi dapat diakomodasi.
“Kalau duitnya nggak ada, ya jadi omon-omon saja. Realitasnya kan begitu,” ujarnya kepada media ini.
Dampak Pemangkasan DBH Mulai Terasa
Purwadi menyoroti kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah pusat sebagai salah satu faktor utama yang menekan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya pemangkasan tersebut bukan persoalan kecil, dan berdampak langsung terhadap ruang fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam mengakomodasi pokir DPRD.
“Bohong kalau pangkas DBH tidak berdampak. Itu jelas bikin pusing kepala daerah se-Indonesia,” tegasnya.
Ia bahkan memperkirakan kondisi fiskal akan semakin berat ke depan, terutama jika kebijakan pemangkasan DBH berlanjut.
“Pangkas DBH jilid satu saja sudah bikin megap-megap APBD. Kalau berlanjut, bisa lebih berat lagi, ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga,” katanya.
Soroti Minimnya Suara Wakil Daerah
Tak hanya itu, Purwadi juga menyoroti minimnya respons dari pejabat publik di daerah terhadap kebijakan tersebut. Ia menyayangkan kurangnya sikap tegas dari para wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
“Coba lihat, siapa yang berani bersuara? Yang lain cenderung diam kemarin. Padahal ini menyangkut hajat rakyat,” ujarnya.
Ia menyebut, hanya segelintir pihak yang terlihat vokal dari DPR RI dapil Kaltim, yakni Syafruddin. Sementara sebagian besar wakil kaltim lainnya dinilai belum menunjukkan sikap berjuang yang kuat.
2027 Diprediksi Lebih Berat
Purwadi juga mengingatkan kondisi keuangan daerah berpotensi semakin tertekan pada tahun 2027 mendatang, seiring proyeksi penurunan kapasitas fiskal.
Ia mencontohkan kondisi di daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar) yang mulai merasakan dampak penurunan anggaran.
“Tahun 2027 bisa lebih parah lagi kondisinya. Beban daerah makin berat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan perjuangan terhadap DBH seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“DBH itu harusnya diperjuangkan serius, karena di situ ada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)
