HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyampaikan sejumlah capaian strategis yang berhasil diraih Pemkab Kukar. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mencapai angka 89,64 dengan kategori sangat baik, serta keberhasilan menekan angka stunting hingga 12,4 persen—terbaik di Kalimantan Timur.
“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat Kukar,” ujar Aulia.
Memasuki tahun anggaran 2026, Aulia mengungkapkan pembangunan akan difokuskan pada penataan kelembagaan dan pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Prioritas utama meliputi peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) kesehatan, integrasi kebijakan nasional program Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan digitalisasi layanan perizinan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Kendati Aulia mengakui adanya penurunan signifikan APBD Kukar pada 2026, dari sebelumnya sekitar Rp12 triliun menjadi Rp7 triliun atau turun hampir 40 persen. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap optimistis mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Kami melihat ada tren positif. Mudah-mudahan pada 2026 optimalisasi PAD bisa ditingkatkan,” jelasnya.
Sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kukar mengusung konsep pembangunan kolaboratif dengan melibatkan sektor swasta. Aulia menyebutkan sejumlah perusahaan telah diajak berdiskusi dan menyambut baik program pemerintah daerah.
“Seperti pertemuan kami dengan Pertamina EP, mereka siap mendukung program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak dan lansia. Ini penting agar pembangunan tidak semata-mata bergantung pada APBD,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Aulia menegaskan kesiapan penuh pelaksanaan program unggulan RT-Ku Terbaik pada 2026. Program ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 juta per RT yang seluruh regulasinya telah dirapikan agar berjalan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, program RT-Ku Terbaik disusun dengan menyisir empat aspek utama, yakni penguatan kelembagaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Secara kelembagaan, program ini dilaksanakan melalui kecamatan dengan mekanisme belanja keuangan kepada RT menggunakan skema swakelola tipe IV. Kewenangan pengelolaan berada di tingkat kecamatan, dengan mitigasi pelaksanaan dan pengawasan yang ketat.
“RT menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk memastikan persoalan sosial di lingkungan warga dapat diselesaikan. Dana Rp120 juta ini bukan hanya bantuan, tapi daya dorong capaian kinerja Pemkab,” tegas Aulia.
Ia menambahkan, program RT-Ku Terbaik merupakan bagian dari janji politik yang harus ditunaikan kepada masyarakat Kukar.
“Kami dipilih karena membawa visi Kukar Idaman Terbaik. Maka seluruh regulasi telah kami rapikan agar program ini berjalan maksimal dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
