Anggaran Infrastruktur Terbatas, Kukar Tetap Prioritaskan Konektivitas Jalan Desa

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin. (Dj95)

HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak menghentikan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Sejumlah akses penghubung antarwilayah tetap masuk dalam agenda penanganan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan luasnya cakupan wilayah menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur jalan membutuhkan waktu panjang. Apalagi, kebutuhan penanganan jalan di Kukar diperkirakan memerlukan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.

Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan setiap tahunnya masih berada jauh di bawah kebutuhan tersebut

Rendi menggambarkan, apabila pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran sekitar Rp1 triliun hingga Rp 2 triliun per tahun, penyelesaian seluruh persoalan jalan di Kukar diperkirakan membutuhkan waktu hingga dua dekade.

“Dengan kemampuan anggaran yang ada sekarang, tentu tidak semua persoalan jalan bisa diselesaikan sekaligus. Kalau kita mengalokasikan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun setiap tahun, setidaknya diperlukan waktu sekitar 20 tahun untuk menanganinya secara berkelanjutan,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (14/11/2026).

Baca juga  Bupati Kukar Aulia Harap Remisi HUT ke 81 RI di Tenggarong Jadi Motivasi Positif Warga Binaan

Ia menjelaskan, pekerjaan infrastruktur jalan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ruas baru. Pemerintah juga harus memperhitungkan kebutuhan pemeliharaan karena jalan yang sebelumnya telah diperbaiki berpotensi mengalami kerusakan kembali.

Bahkan, ruas jalan yang sudah ditangani sekitar 10 tahun sebelumnya bisa kembali membutuhkan perbaikan. Artinya, pemerintah harus membagi perhatian terhadap pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.

Menurut Rendi, tantangan tersebut semakin besar jika melihat perbandingan luas wilayah Kukar dengan sejumlah daerah perkotaan lainnya. Luas Kukar disebut mencapai sekitar 41 kali wilayah DKI Jakarta dan 112 kali Kota Solo atau Surakarta.

Kondisi geografis tersebut membuat pemerataan infrastruktur membutuhkan perencanaan jangka panjang agar masyarakat di kawasan perdesaan juga memperoleh akses jalan yang memadai.

Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penyelesaian ruas jalan Anggana-Muara Badak. Rendi berharap proyek penghubung kedua wilayah tersebut dapat dituntaskan pada 2027 mendatang.

Baca juga  Jembatan Mahulu Terancam "Telanjang" Tanpa Fender, Pemprov Kaltim Gerak Cepat Benahi Tata Kelola Alur Mahakam

“Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di ruas Anggana-Muara Badak. Kami berharap tahun 2027 nanti penanganannya bisa rampung sehingga masyarakat dapat merasakan akses jalan yang lebih baik,” katanya.

Selain jalur tersebut, pemerintah daerah juga tetap mendorong peningkatan jalan lingkungan serta akses yang menghubungkan desa dan kelurahan. Keberadaan infrastruktur itu dinilai memiliki peran penting dalam menunjang pergerakan masyarakat, distribusi barang, hingga kemudahan menjangkau pelayanan publik.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan Program Dedikasi ke-15, yakni 100 Miliar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik, yang berada dalam Misi ke-5 Kukar Idaman Terbaik. Program ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan kawasan perdesaan, termasuk melalui peningkatan aksesibilitas wilayah.

Namun, perubahan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan berbagai agenda pembangunan tersebut.

Rendi menyebutkan, APBD Kukar yang sebelumnya berada pada kisaran Rp12 triliun hingga Rp14 triliun kini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp5,9 triliun sampai Rp6 triliun.

Baca juga  Pengurus PWI Kukar Dilantik, Sekda Harap Pers Jadi Benteng Verifikasi Fakta‎

Dengan kapasitas anggaran tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu memenuhi berbagai kewajiban belanja daerah. Adapun porsi belanja infrastruktur mengikuti ketentuan alokasi sebesar 25 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan belanja yang telah terikat.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap kemampuan APBD, Pemkab Kukar berupaya mencari tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Beberapa instrumen yang menjadi sasaran optimalisasi meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta skema pendanaan lainnya.

Upaya tersebut dinilai penting mengingat pembiayaan pembangunan selama ini masih cukup bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, penyaluran DBH ke tingkat kabupaten belum memberikan dukungan maksimal sebagaimana yang dibutuhkan daerah.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pembiayaan. Ketika penerimaan DBH belum maksimal, pemerintah daerah harus lebih aktif mengupayakan dukungan melalui DAU, DAK maupun sumber pendanaan lainnya agar pembangunan tetap berjalan,” tutup Rendi. (Adv)

Bagikan: