HARIANRAKYAT, SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh perhatian serius terhadap ancaman inflasi yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Wali Kota Andi Harun menegaskan inflasi bukan sekadar isu makroekonomi, melainkan persoalan langsung yang menyentuh kehidupan warga.
Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat memimpin rapat Capacity Building Penyusunan Roadmap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2025–2027 yang digelar di Ruang Mangkupalas, Balai Kota Samarinda, Kamis (15/5/2025).
“Inflasi itu momok yang ditakuti semua daerah. Nilai uang menurun karena harga barang terus naik, dan itu langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan, roadmap TPID disusun untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi di Samarinda dalam jangka menengah. Dokumen itu akan menjadi panduan utama dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat perlindungan sosial.
Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam roadmap tersebut: peningkatan kapasitas individu dan tim TPID, penguatan sinergi lintas sektor, serta jaminan kualitas pelaksanaan program pengendalian inflasi.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Butuh sinergi dari semua pihak, mulai Forkopimda, Bank Indonesia, Bulog, hingga masyarakat. Ini kerja bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan rantai pasok dan distribusi barang agar tidak terjadi lonjakan harga akibat keterlambatan atau kelangkaan stok.
“Pemerintah harus ada di garda terdepan memastikan distribusi barang berjalan lancar dan stok di pasar aman. Jangan sampai roadmap ini hanya jadi dokumen formalitas. Ini soal kesejahteraan warga,” pungkasnya. (Adv)
