HARIANRAKYAT.CO – Eksekutif Nasional (EN) Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) dengan tegas mengecam tindakan biadab berupa Zoom bombing saat diskusi publik bertema “Imajinesia Milik Semua: Buruh Paham Pajak: PPN 12% dan Pajak Bagi Kelas Pekerja”.
Kegiatan diselenggarakan sayap Partai Buruh, Suara Muda Kelas Pekerja (SMKP) itu pada hari Senin (23/12/2024) kemarin.
Diskusi yang mengangkat penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% itu secara brutal disabotase aksi Zoom bombing, berupa pemutaran suara dan tayangan video tidak senonoh yang jelas-jelas bertujuan mengacaukan jalannya forum.
Tindakan tersebut bermula pada diskusi yang sedang berjalan, serangan digital tersebut terjadi sekitar pukul 20.13 WIB, atau pada menit ke – 32:10 dan 32:50 kemudian salah satu akun anonim memutar suara dan menayangkan video yang tidak senonoh.
“Serangan tersebut merupakan upaya sistematis dari rezim Prabowo – Gibran untuk mengganggu dan menyabotase kegiatan diskusi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil dan pekerja,” ucap Ketua Umum Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Tegar Afriansyah.
Lebih lanjut Tegar sapaannya itu menyebut, tindakan tersebut bukanlah sebuah kebetulan atau sekedar perbuatan iseng dari pelaku tak dikenal.
“Kami menduga kuat serangan Zoom bombing ini adalah bagian dari strategi rezim Prabowo untuk melemahkan gerakan rakyat yang menolak kenaikan PPN 12%. LMID mengecam keras aksi sabotase ini sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi, ruang demokrasi, dan hak warga untuk mengorganisir diri dalam menolak kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
Menurut Tegar, sabotase itu adalah bentuk teror digital yang tak bisa ditoleransi dalam ruang publik yang seharusnya bebas dari intimidasi.
Tindakan sabotase seperti itu ditegaskannya lagi bukan hanya menunjukan ketakutan rezim terhadap gerakan perlawanan, tetapi juga memperlihatkan betapa rendahnya moralitas rezim Prabowo – Gibran yang ingin membungkam suara-suara kritis.
“Tindakan akun tidak dikenal ini adalah taktik pengecut yang tidak akan menghentikan perjuangan warga untuk menolak kenaikan PPN. Justru tindakan tersebut menegaskan posisi warga dalam rangka menyuarakan kebenarannya yang berimplikasi pada serangan digital secara sistemik rezim Prabowo,” bebernya.
Apapun bentuk pembungkaman terhadap gerakan warga tidak akan pernah menyurutkan perlawanan warga untuk menolak kenaikan PPN 12%. Kami menduga kuat bahwa ini bukan sekedar tindakan individu atau kelompok yang iseng.
Mengingat momentum politik saat ini, besar kemungkinan aktor-aktor di balik serangan sinis ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan Prabowo – Gibran. Bagi LMID, jika diskursus demokratis seperti ini terdapat serangan dari buzzer artinya menunjukkan sinyal bahaya bagi kesehatan demokrasi Indonesia.
Tambah Tegar, LMID tidak akan melaporkan tindakan tidak senonoh ini kepada pihak kepolisian, pihaknya menduga kuat, kepolisian sendiri mungkin terlibat dalam insiden ini.
“Kami melihat perlawanan warga tidak akan efektif melalui jalur hukum yang sudah dikontrol kekuasaan,” ungkapnya. Lebih lanjut. “Atas kejadian itu, respons kami akan menggalang konsolidasi besar-besaran dan melakukan protes yang lebih luas dan masif terhadap kenaikan PPN pada awal tahun 2025. Gerakan ini akan menjadi simbol perlawanan warga terhadap rezim oligarki,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut PPN 12 persen tidak dikenakan pada barang konsumsi harian masyarakat dan Pendidikan. Dengan begitu daya beli masyarakat terhadap pangan tidak akan berpengaruh.
“Data konsumsi rumah tangga yang masih terjaga stabil dan inflasi menurun 1,5 persen,” klaim Sri Mulyani saat RDP dengan Anggota DPR RI belum lama ini. (*/Y)
