HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Lembaga survei Poltracking Indonesia resmi merilis hasil survei nasional terbaru periode 14–20 Agustus 2026 terkait evaluasi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Survei tatap muka yang melibatkan 1.220 responden dengan margin of error ±2,9% ini mencatat adanya tren penurunan tingkat kepuasan publik (approval rating) yang kini berada di angka 55,1 persen, sementara publik yang merasa tidak puas mencapai 40,2 persen.

Tren ini menunjukkan penurunan bertahap jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, di mana tingkat kepuasan sempat berada di angka 78,1% pada Oktober 2025, 74,1% pada Maret 2026, 72,2% pada Mei 2026, dan 58,4% pada Juli 2026.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, mengungkapkan setidaknya ada lima faktor utama yang memicu penurunan kepuasan masyarakat serta memberikan lima rekomendasi formula perbaikan bagi kabinet.

“Tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada Agustus 2026 ini cenderung menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ada tekanan ekonomi riil di tingkat tapak serta dinamika pelaksanaan program strategis yang menjadi pemicu utamanya,” ujar Hanta Yuda AR dalam pemaparan rilis laporan survei.

Tekanan Ekonomi dan Sorotan Program MBG

Dalam temuan survei yang dipaparkan, Peneliti Senior Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menjelaskan, sektor ekonomi menjadi sorotan paling tajam. Tingkat kepuasan publik pada bidang ekonomi mencatatkan angka terendah dibanding bidang lainnya, yakni hanya 41,8 persen.

Sebanyak 44,3 persen responden menegaskan tingginya harga kebutuhan pokok merupakan persoalan paling pokok yang harus segera diselesaikan pemerintah. Selain itu, 62,5 persen masyarakat mengaku pengeluaran rumah tangga mereka meningkat dibanding tahun lalu, sementara ketersediaan lapangan kerja dinilai masih minim.

Di sisi lain, program unggulan pemerintah juga menghadapi tantangan evaluasi dari masyarakat :

1. Makan Bergizi Gratis (MBG) : Kendati popularitasnya sangat tinggi mencapai 93,9 persen, sebanyak 49,2 persen responden yang tahu program ini menyatakan tidak puas dengan porsi, kualitas gizi, hingga masalah teknis pencernaan/keracunan di lapangan. Bahkan, 44,6 persen responden menilai program MBG tidak perlu dilanjutkan.
2. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) : Meski dikenal oleh 76,9 persen publik, sebanyak 55,6 persen responden mengaku tidak yakin KDMP mampu menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan akibat persoalan tata kelola dan lokasi fisik yang kurang strategis.
3. Dorongan Reshuffle Kabinet dan Evaluasi Penegakan Hukum : Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri dan pejabat kabinet tercatat sebesar 47,0 persen. Kondisi ini memicu tingginya desakan publik agar Presiden Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

“Sebanyak 51,9 persen publik mendorong Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet. Sektor yang paling dominan diusulkan untuk di-reshuffle adalah Bidang Perekonomian (30,8%) serta Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (22,0%). Alasan utamanya adalah kinerja menteri yang dinilai kurang memuaskan dan ketidaksesuaian bidang,” jelas Masduri Amrawi.

Pada aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kepuasan publik juga tergolong rendah, masing-masing berada di angka 44,8 persen dan 46,6 persen. Publik turut menyoroti pentingnya keberadaan partai oposisi kritis di parlemen (58,5%) guna menjaga fungsi checks and balances agar kebijakan pemerintah tidak luput dari kontrol kritis.

Berdasarkan agregasi data survei Poltracking Indonesia periode Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen berbanding 40,2 persen yang menyatakan tidak puas, dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara umum masih terjaga di angka 63,2 persen. Kinerja jajaran menteri Kabinet Merah Putih meraih kepuasan 47,0 persen dengan persentase ketidakpuasan mencapai 41,8 persen, sementara untuk kondisi keuangan dan ekonomi keluarga, sebanyak 57,1 persen responden menilai dalam kondisi baik dan 34,1 persen menganggap buruk. Adapun pada sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, publik memberikan tingkat kepuasan masing-masing sebesar 44,8 persen (dibandingkan 46,5% tidak puas) dan 46,6 persen (dibandingkan 45,5% tidak puas), yang memperlihatkan ketatnya penilaian masyarakat terhadap sektor penegakan hukum.

5 Formula Perbaikan untuk Pemerintah
Sebagai penutup laporan, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, merumuskan lima agenda strategis bagi Pemerintah Prabowo-Gibran untuk memulihkan kepercayaan publik:

1. Menjaga Daya Beli dan Lapangan Kerja: Memperbanyak jaring pengaman sosial seperti BLT serta menahan kenaikan tarif/pajak yang membebankan masyarakat.
2. Evaluasi Program Prioritas: Mengaudit pelaksanaan MBG dari hulu ke hilir (termasuk opsi konversi ke BLT/prioritas daerah 3T) dan membenahi tata kelola KDMP.
3. Reshuffle Kabinet & Komunikasi Publik: Mengganti menteri berkinerja rendah di bidang ekonomi dan hukum dengan figur teknokratis, serta menunjuk sosok Menko yang responsif.
4. Penguatan Hukum & Korupsi: Menindak tegas persaingan antar-lembaga penegak hukum serta mengedepankan penindakan korupsi tanpa pandang bulu.
5. Penataan Checks and Balances & Harmonisasi: Membiarkan partai penyeimbang bekerja secara kritis di parlemen serta memperkuat gestur soliditas dan pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden. (*/Er)