HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Upaya penguatan demokrasi di daerah kembali digaungkan melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PPD) ke-2 Tahun 2026 yang digelar Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, di Jalan Wahid Hasyim, RT 11, Sempaja Utara, Samarinda (15/3/2026).
Mengusung tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis”, kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara akademisi, pemuda, dan legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
Kegiatan ini menghadirkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Alfian S.H., M.H., sebagai narasumber dari kalangan akademisi, serta Ahmat Fadholi S.Sos sebagai tokoh pemuda.
Dalam pemaparannya, Alfian menekankan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama dalam sistem demokrasi, khususnya dalam proses perencanaan hingga penganggaran daerah.
“Transparansi bukan hanya soal keterbukaan informasi, tetapi juga bagaimana publik dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Ahmat Fadholi menyoroti peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemuda harus aktif mengawasi dan terlibat dalam proses pembangunan, agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif,” katanya.
DPRD Dorong Tata Kelola Lebih Terbuka
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Reyhan Harun yang turut memberikan pandangan terkait pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap proses perencanaan dan penganggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Transparansi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa itu, sulit mewujudkan pemerintahan yang benar-benar demokratis,” ujarnya.
Melalui kegiatan PPD ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya keterbukaan informasi publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Selain itu, forum ini juga menjadi wadah edukasi politik yang konstruktif guna memperkuat demokrasi lokal di Kalimantan Timur. (Adv)
