HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Pemutakhiran data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kutai Kartanegara terus dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kukar.

‎Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro, Santi Efendi menyebutkan dari jumlah tersebut, khusus di wilayah Tenggarong terdapat 4300 UMKM. Sementara total UMKM di Kutai Kartanegara sebanyak 40 ribu lebih UMKM yang bakal diverifikasi. Proses verifikasi dilakukan secara bertahap oleh tim di tingkat kecamatan.
‎
‎“Apdet data UMKM Kukar terus berjalan, saat ini sudah sekitar 1.000 data yang diproses,” ujarnya saat jumpa media di Kopi Pangeran Tenggarong, Sabtu (14/2/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, keterbatasan tenaga ahli menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pendataan. Saat ini satu hingga dua tenaga ahli harus menangani dua kecamatan sekaligus. Meski demikian, indikator kinerja tim mengacu pada program kepala daerah, dengan metode verifikasi lapangan berbasis nama dan alamat (by name by address).
‎
‎“Keterbatasan anggaran membuat penambahan tenaga ahli belum bisa dilakukan. Kalau anggaran memungkinkan tentu akan kita tambah, sementara ini kita maksimalkan yang ada,” katanya.
‎
‎Pendataan telah berlangsung sekitar enam bulan sejak dimulai pada Juni 2025. Namun estimasi penyelesaian keseluruhan belum dapat dipastikan. Proses ini juga mencakup pengumpulan informasi pendapatan usaha serta titik koordinat lokasi untuk memudahkan pemetaan.
‎
‎Dari hasil sementara, sektor kuliner menjadi jenis usaha yang paling dominan. Karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu fokus yang didorong pemerintah, sebelum nantinya dilanjutkan dengan program pendampingan usaha.
‎
‎Santi menambahkan, pascapandemi Covid-19 perkembangan UMKM di daerah menunjukkan peningkatan signifikan. Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas lainnya akan dilakukan bertahap setelah validasi data selesai.
‎
‎“Fokus utama saat ini adalah pembaruan dan validasi data, karena pendataan ini menjadi dasar bagi bupati dalam menentukan kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
‎
‎Selain itu, optimalisasi sertifikasi halal juga akan diperkuat, termasuk pemanfaatan aplikasi digital untuk mempermudah pengelolaan data UMKM di masa depan. Pendataan disebut telah menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
‎
‎Menjelang Ramadan, pemerintah juga telah mengeluarkan edaran terkait pengaturan operasional warung makan, dengan kawasan Tenggarong Square menjadi salah satu titik pusat belanja, yaitu pasar ramadan. Sementara itu dijelaskan, bantuan khusus bagi UMKM belum tersedia dalam waktu dekat. (*)