HARIANRAKYAT.CO, TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan pentingnya proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berjalan secara transparan, akuntabel, dan terarah. Menurutnya, kualitas perencanaan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Sunggono saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemkab Kukar Tahun 2027 yang digelar di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026). Kegiatan ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.
Sunggono mengatakan, kick off meeting menjadi tahapan awal yang strategis untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan kick off penyusunan RKPD 2027. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan sesuai arahan Bupati, terutama terkait penyesuaian rencana kegiatan 2027, efisiensi anggaran, koreksi APBD, serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang wajib kita dukung,” ujar Sunggono.
Ia mengapresiasi komitmen seluruh OPD yang hadir dan siap mengikuti seluruh tahapan perencanaan yang telah dijadwalkan. Setelah kick off ini, proses penyusunan RKPD akan dilanjutkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Seluruh rangkaian Musrenbang sudah kita rencanakan dan ditargetkan rampung pada Februari mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sunggono mengungkapkan adanya perubahan skenario pelaksanaan forum RKPD perangkat daerah agar lebih efektif dan fokus. Ke depan, forum tersebut akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten.
“Forum RKPD akan kita kelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dilaksanakan di bawah koordinasi para asisten, yakni Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan, serta Asisten III bidang administrasi umum. Dengan pola ini, koordinasi antar-OPD diharapkan lebih efektif,” terangnya.
Sunggono juga menekankan pentingnya pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan, termasuk berbagai forum tematik di masing-masing bidang urusan.
“Tantangan kita adalah memastikan seluruh stakeholder bisa terlibat aktif. Misalnya di Asisten I ada Forum Anak, Dewan Pendidikan, dan forum lainnya. Ini harus difasilitasi dengan baik agar forum RKPD berjalan sesuai substansi dan kebutuhan pembangunan,” pungkasnya.
Dengan perencanaan yang terkoordinasi, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil, Pemkab Kukar berharap arah pembangunan daerah pada 2027 semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kick off meeting tersebut dimoderatori Asisten III Dafip Haryanto, serta diisi paparan Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanessa Vilna, penyampaian Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo, dan dialog serta masukan dari seluruh OPD yang hadir. (*)
