HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat (Probebaya) tetap berlanjut pada tahun anggaran 2026.
Program unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan warga di tingkat rukun tetangga (RT) itu ditegaskan tidak dihentikan maupun dipangkas, meski pemerintah kota menghadapi tantangan keterbatasan fiskal.
Andi Harun menegaskan, alokasi Rp100 juta per RT per tahun tetap dipertahankan. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah kota hanya menyangkut skema penganggaran, bukan pengurangan nilai program.
“Perlu saya luruskan, tidak ada pemotongan dana Probebaya. Nilainya tetap Rp100 juta per RT. Yang ada hanyalah pengaturan skema anggaran agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan ruang fiskal,” ujar Andi Harun.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan Probebaya 2026 dirancang dengan pola 60 persen dialokasikan pada APBD murni dan 40 persen melalui APBD perubahan. Skema ini ditempuh sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi keuangan daerah, khususnya akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Ini bukan soal mengurangi hak masyarakat, tetapi bagaimana kita mengelola keuangan daerah secara realistis dan bertanggung jawab. Probebaya tetap menjadi prioritas karena program ini langsung dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Program Probebaya selama ini menjadi instrumen penting pembangunan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Samarinda. Melalui program ini, warga RT dapat mengusulkan langsung kebutuhan lingkungan mereka, baik pembangunan fisik, kegiatan sosial, hingga penguatan ekonomi warga, yang kemudian difasilitasi pemerintah kota.
Pemkot Samarinda menilai keberlanjutan Probebaya penting untuk menjaga pemerataan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan fiskal. Andi Harun pun meminta seluruh perangkat daerah dan pengurus RT untuk tetap fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Dengan keberlanjutan Probebaya pada 2026, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan pembangunan yang partisipatif, merata, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat. (*)
