DPRD Samarinda Geram BBM dan Gas Sulit Didapat

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim.

HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim menyoroti respons Pertamina dalam menangani persoalan pemenuhan energi di masyarakat, mulai dari lonjakan harga gas elpiji 3 kilogram hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurutnya, meski perusahaan BUMN tersebut kerap menawarkan solusi dalam rapat, realisasinya di lapangan kerap nihil.

“Pertamina sudah terlalu sering ingkar. Masalah distribusi BBM, harga gas elpiji, sampai janji CSR seperti bengkel gratis tak pernah diwujudkan. Semua hanya jadi retorika,” tegas Rohim (25/6).

Baca juga  Komisi II DPRD Dukung Program Dinas Perdagangan

Ia menyayangkan, harga elpiji 3 kg di pasaran kerap melonjak hingga lima kali lipat dari harga eceran resmi, sementara distribusi BBM cenderung tidak merata sehingga memicu antrean panjang. Rohim menilai hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan mengindikasikan praktik mafia gas.

“Sistem distribusinya dipegang penuh Pertamina. Kalau sampai harga liar di pasar, berarti ada pembiaran. Mereka harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Baca juga  Program Gratispol Rudy - Seno Solusi Bagi Rakyat Kaltim

Rohim mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan langkah class action (gugatan hukum kolektif) terhadap Pertamina. Ia menilai masyarakat telah terlalu lama menjadi korban dari janji-janji yang tidak ditepati.

“Setiap RDP (rapat dengar pendapat), mereka datang bawa dokumen dan presentasi solusi, tapi ujung-ujungnya nihil. Ini bentuk pelecehan terhadap lembaga perwakilan rakyat dan pengabaian hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah daerah mengambil ruang intervensi dalam tata niaga BBM dan gas. Padahal, ketika terjadi masalah, pemerintah daerah kerap menjadi sasaran kritik, meski kewenangan sepenuhnya berada di tangan pusat dan Pertamina.

Baca juga  Finalisasi Revisi Perda Ketenagakerjaan Samarinda Tahap Uji Publik

“Kita ini cuma pendamping. Tapi giliran ada masalah yang dicaci maki pemerintah daerah. Ini tidak adil,” keluhnya.

Karena itu, Rohim mendesak DPRD Provinsi Kaltim dan lembaga hukum untuk turun tangan.

“Ini bukan soal bisnis, tapi hajat hidup orang banyak. Kalau Pertamina tidak mau berubah, publik harus bersuara. Class action bisa jadi jalur perlawanan,” pungkasnya. (Adv)

Bagikan: