HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menjadi sorotan, terutama terkait program unggulan “Gratis Pol” yang menyasar mahasiswa baru. Namun, berbagai organisasi kemahasiswaan menyoroti sejumlah tantangan kompleks yang masih membayangi Kaltim, dari infrastruktur, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga masalah sosial.
Sorotan Program Gratis Pol dan Kritik PMII
Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Kaltim, Muh Said Abdilah, menyoroti program Gratis Pol yang diklaim sebagai bentuk pengawalan 100 hari kerja gubernur dan wakilnya. Namun, PMII menyayangkan klasifikasi kampus penerima program ini yang disebut tidak meng-cover kampus di daerah kabupaten seperti Kutai Timur (Kutim) atau Berau.
“Ini perlu menjadi perhatian agar pemerataan akses pendidikan bisa tercapai,” ujar Said, hari Selasa (17/6/2025) di kedai Metro Universitas Mulawarman.
HMI: Infrastruktur, Ketenagakerjaan, dan Lingkungan Jadi Pekerjaan Rumah
Sementara itu, Ketua Umum BADKO HMI, Ashar Putra Perdana menyoroti masalah yang cukup kompleks di Kaltim. “Ada banyak aspek, misalnya infrastruktur,” ungkapnya.
Selain itu, masalah ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama, karena dinilai berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan sosial masyarakat. Tak ketinggalan, HMI juga menyoroti masalah lingkungan yang diakibatkan pembukaan lahan masif untuk kepentingan modal, yang berujung pada kerusakan hutan dan dominasi industri pertambangan.
KAMMI: Infrastruktur Jalan dan Pendidikan di Daerah Terabaikan
Sedangkan Ketua Umum PW KAMMI Kaltimtara, Dedi Nur kritik keras dilontarkan terkait infrastruktur jalan, khususnya di daerah seperti Kutim atau Muara Muntai yang jadi kampung halamannya.
“Jalanan masih banyak yang memprihatinkan,” ujar Dedi. Ia juga menyoroti kondisi pedesaan, di mana beberapa sekolah tidak bisa menampung siswa karena keterbatasan jumlah, bahkan ada yang hanya memiliki tiga sekolah negeri.
Terkait survei yang menyatakan kepuasan terhadap kinerja 100 hari gubernur, KAMMI melontarkan sindiran.
“Soal survei yang menyebut puas dan lebih baik itu lain soal,” kelakarnya.
Ia mempertanyakan indikator apa yang membuat kinerja 100 hari gubernur dianggap memuaskan.
Ia juga mengingatkan kembali masalah banjir yang menjadi persoalan kronis di Kaltim dan mesti segera ditanggulangi karena berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
IMM Apresiasi Kinerja, Namun Masalah Krusial Menanti
Sementara itu, Ketua Umum DPD IMM, Andri Rifandi menyampaikan pihaknya akan terus bersikap kritis terhadap pemerintah. Mereka menyoroti fakta mengejutkan, di mana 60 ribu siswa putus sekolah di Kaltim. Terkait program Gratis Pol, ia memberikan apresiasi atas kinerja gubernur dan wakil gubernur yang masih baru bekerja, mengingat regulasi program tersebut memang belum sepenuhnya berjalan.
“Ada masalah-masalah lain yang lebih mendesak, seperti peristiwa berdarah di Muara Kate, serta masalah banjir yang semakin meluas perlu mendapat perhatian lebih,” imbuhnya.
GMNI: Industri Ekstraktif dan Konflik Agraria Jadi Ancaman
Sedangkan Ketua Umum DPD GMNI Kaltim, Dodi Prabowo mengemukakan, Kaltim masih didominasi industri ekstraktif, khususnya migas menjadi tumpuan. Namun narasi membangun basis industri ekonomi hijau masih jauh dari harapan. Faktanya kedua industri itu berdampak pada menurunnya lumbung pangan akibat penetrasi modal ekstraktif yang masif dan tidak ramah lingkungan.
“Perkebunan dan pertanian belum menjadi prioritas pembangunan dan tidak menjadi perhatian,” tegas Dodi.
Ia juga menyoroti konflik agraria yang menjadi isu serius di Kaltim, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Bahkan tak jarang konflik ini menelan korban jiwa karena konflik warga dan perusahaan yang melibatkan milisi sipil bersenjata.
Hingga berita ini diterbitkan, diskusi masih berjalan dengan dialogis atau tanya jawab. (J)
