HARIANRAKYAT.ID, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji akhirnya memberikan penjelasan lanjutan terkait polemik anggaran rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang ramai diberitakan di berbagai media.
Penjelasan tersebut disampaikan Seno Aji kepada awak media melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2026) sore. Ia mengakui, dalam wawancara sebelumnya, keterbatasan waktu membuat penjelasan yang disampaikan belum utuh.
“Dalam wawancara tadi, saya merasa waktu dan ruang yang tersedia sangat terbatas, sehingga belum bisa menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang substansi anggaran fasilitas rumah jabatan serta ruang kerja pimpinan daerah,” kata Seno Aji.
Ia juga memahami jika publik menilai penjelasan sebelumnya masih belum memadai.
“Jadi, kami sangat memahami dan menghargai perhatian masyarakat terhadap alokasi anggaran lebih dari Rp25 miliar untuk fasilitas rumah jabatan dan ruang kerja pimpinan daerah di APBD 2025,” ujarnya.
Tegaskan Bukan Fasilitas Pribadi
Wakil Ketua DPRD Kaltim periode lalu itu menegaskan rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan untuk menunjang tugas pelayanan publik.
“Rumah jabatan dan ruang kerja Gubernur serta Wakil Gubernur bukanlah fasilitas pribadi, melainkan aset negara yang digunakan sepenuhnya untuk mendukung tugas pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk rehabilitasi bangunan yang telah berusia puluhan tahun, peningkatan sistem keamanan, hingga penyediaan ruang operasional dan fasilitas pendukung kegiatan resmi pemerintahan.
Anggaran Tersebar dalam Banyak Item
Lebih lanjut, Seno menyebut anggaran lebih dari Rp25 miliar itu tidak digunakan untuk satu pos saja, melainkan tersebar dalam berbagai kebutuhan.
“Termasuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rumah jabatan, ruang kerja wakil gubernur, serta kebutuhan operasional harian,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan tersebut penting agar fasilitas tetap layak dan mampu mendukung kinerja pimpinan daerah dalam melayani masyarakat.
Rumah Jabatan Diklaim Terbuka untuk Warga
Dalam kesempatan itu, Seno juga menekankan rumah jabatan tidak eksklusif untuk pejabat, melainkan terbuka bagi masyarakat dalam momen tertentu.
“Warga bebas datang bersilaturahmi, berfoto, dan makan bersama. Itu menunjukkan bahwa rumah ini benar-benar menjadi rumah rakyat, bukan sekadar tempat tinggal pejabat,” katanya.
Mekanisme Anggaran Sesuai Aturan
Terkait proses penganggaran, Seno memastikan seluruh tahapan telah melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, usulan anggaran diajukan oleh perangkat daerah terkait, kemudian dibahas dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
“Seluruh proses ini diaudit dan diawasi sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Buka Diri terhadap Kritik
Di akhir pernyataannya, Seno Aji menegaskan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
“Ya makannya kan saya jawab. Dan saya harap, penjelasan saya ini juga bisa disampaikan ya,” ucapnya.
Lebih lanjut kata Seno. “Pada akhirnya, kami sangat terbuka dengan masukan dan pengawasan dari masyarakat, supaya setiap rupiah dari APBD benar-benar dipakai sebaik mungkin untuk kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (*)
