HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda pada Senin (7/7/2025) bertempat di Ruang Paripurna Lantai 2 DPRD Samarinda. Tiga agenda utama dibahas dalam pertemuan adalah progres realisasi APBD 2025, usulan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran pada APBD 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, didampingi anggota Komisi III lainnya seperti Fahruddin dan Muhammad Andriansyah. Dari pihak Dinas PUPR hadir langsung Kepala Dinas, Desi Damayanti, bersama sejumlah kepala bidang teknis.
Usai rapat, Deni menyampaikan forum tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan perencanaan kebijakan anggaran di sektor infrastruktur. Salah satu sorotan utama adalah penanganan banjir dan perlunya perencanaan yang lebih terstruktur.
“Agenda hari ini membahas sejauh mana realisasi APBD 2025, lalu usulan untuk APBD-P 2025, serta rencana kegiatan 2026. Kami juga memberi catatan soal penanganan banjir. PUPR harus segera membangun blueprint desain penanganan banjir yang terpadu, bukan parsial,” kata Deni kepada awak media.
Komisi III mencatat bahwa capaian realisasi anggaran fisik hingga awal Juli masih di angka 20 persen, sementara perencanaan kegiatan sudah mencapai 90 persen. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pekerjaan jika pengerjaan menumpuk di akhir tahun.
“Kalau APBD sudah disahkan jadi Perda, maka kegiatan seharusnya bisa mulai Februari atau Maret. Kami tidak ingin kualitas proyek dikorbankan hanya karena lambat start,” tambahnya.
Komisi III juga menyoroti progres sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan terowongan, revitalisasi Pasar Pagi, dan kolam retensi. Menurut Deni, publik perlu mendapatkan informasi yang jelas, termasuk soal target penyelesaian dan jaminan keselamatan.
“Terowongan itu ikon kota. Harus aman dan ramah bagi masyarakat, bukan asal cepat jadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Desi Damayanti dalam pemaparannya menjelaskan pihaknya telah menyusun rencana penanganan banjir berbasis subsistem. Namun, keterbatasan anggaran dan pembagian kewenangan antar instansi masih menjadi kendala utama dalam implementasi.
Ia mencontohkan subsistem Sungai Karang Asam Kecil yang belum tertangani secara menyeluruh. Aliran sungai yang melintasi wilayah Juanda hingga Pasar Jawa saat ini hanya dikerjakan sebagian.
“Kalau hanya dikerjakan di satu sisi seperti Juanda, tapi Karang Asam Kecilnya belum, maka banjir tetap akan terjadi. Untuk 2026, kami usulkan penanganan tuntas per subsistem agar efektif,” jelas Desi.
“Kami sudah laporkan ke Wali Kota. Kalau sampai akhir tahun belum ada gerakan dari provinsi, tahun depan kami siap ambil alih. Jangan sampai saling menunggu, sementara masyarakat jadi korban,” tegasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai perencanaan, Komisi III DPRD Samarinda berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat. Fokus kunjungan antara lain pada progres pembangunan drainase, kondisi terowongan, serta perkembangan revitalisasi Pasar Pagi.
“Khusus Pasar Pagi progresnya sudah 65 persen. Tapi ada revisi desain di sisi Gang Pandai. Itu nanti akan kami lihat langsung agar pelaksanaannya benar-benar sesuai rencana, tidak hanya di atas kertas,” tutup Deni.
