HARIANRAKYAT.CO, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil pinjaman hingga ratusan miliar rupiah menuai sorotan terlebih dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud beberapa waktu lalu.
Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi menyebut langkah tersebut sebagai keputusan berani, namun sarat risiko.
Ia menegaskan, secara mekanisme, pinjaman daerah memang sah selama mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. Namun, karena bersumber dari uang publik, maka pertanggungjawabannya tidak bisa dianggap sepele.
“APBD itu kan persetujuan DPR dan pemerintah, jadi dua pihak di pemkab wajib tahu. Karena pemerintah daerah adalah DPR dan eksekutif, itu harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama kepada publik. Karena APBD ini kan uang masyarakat,” tegas Purwadi saat dikonfirmasi media ini (1/4/2026)
Meski demikian, Purwadi mengingatkan hal paling krusial adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman, semisal dari pendapatan optimalisasi pendapatan daerah (pad) melalui pajak daerah dan perusahaan daerah. Namun ia pesimistis terhadap kinerja perusda di Kukar saat ini yang tidak banyak memberikan kontribusi untuk Kukar dan hanya membuat masalah seperti PT Tunggang Parangan. Tentu dana kurang salur DBH tidak bisa menjadi satu – satunya kunci untuk melunasi piutang ditengah kebijakan efisiensi pusat tahun 2026 ini yang tetap dijalankan pusat.
“DBH memang Hak daerah. Saya setuju langkah pinjaman dilakukan, tapi sumber pendapatannya harus jelas, walaupun itu bank milik daerah ya,” ujarnya.
Tekanan Fiskal dan Risiko Berantai
Purwadi menilai kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak sehat, terutama akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berdampak luas terhadap APBD di berbagai daerah, termasuk Kukar.
“Ini kan dampak dari terjun bebasnya DBH kita, semua APBD kan turun,” ungkapnya.
Dalam situasi seperti ini, keputusan berutang justru dinilai bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi menyelesaikan masalah jangka pendek, namun berpotensi menimbulkan beban baru di masa depan.
Selamatkan Kontraktor, Hindari Krisis Sosial
Di balik risiko itu, Purwadi juga melihat adanya alasan rasional di balik kebijakan ini, yakni untuk mencegah dampak lebih luas terhadap kontraktor dan tenaga kerja.
“Kasian kontraktornya kan, karena di belakang kontraktor itu kan ada pekerja dan keluarganya. Apalagi kalau kontraktornya pinjem juga sama bank,” katanya.
Ia menilai, jika pembayaran proyek terus tertunda, maka efek domino bisa terjadi, mulai dari gagal bayar hingga potensi penyitaan aset kontraktor. Walhasil sebagai contoh di kabupaten lain, pernah terjadi aksi massa dari para kontraktor yang memblokir kantor pemerintah daerah, karena tidak bisa membayar kewajiban kepada pihak ketiga.
“Kalau dia nggak bisa bayar, nanti disita kantornya karena dana proyek mereka pinjam di Bank juga,” lanjutnya.
Kebijakan Berani Bupati Kukar
Meski memahami urgensi kebijakan tersebut, Purwadi menyebut adanya risiko besar dalam keputusan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri itu.
“Sebagai pemimpin yang bijak Bupati Kukar harus ambil keputusan. Dan menurut saya ini langkah berani walaupun beraninya berani setengah nekad sih menurut saya,” imbuhnya.
Ia juga menyinggung soal dana pinjaman yang berbunga idealnya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan sekadar menutup kewajiban lama.
Ancaman ke Bank Daerah dan Kecemburuan Antar Wilayah
Lebih jauh, Purwadi mengingatkan potensi dampak sistemik jika kebijakan serupa diikuti daerah lain. Pasalnya, bank daerah yang menjadi sumber pinjaman merupakan milik bersama kabupaten/kota se Kaltim.
“Kalau tiba-tiba semua yang APBD-nya lagi megap-megap minjem ke Bank Kaltim, ngeri-ngeri sedap juga kan?” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini bisa memicu kecemburuan antar daerah, sekaligus meningkatkan risiko pada stabilitas perbankan daerah.
Transparansi Total
Karena itu, Purwadi mendesak agar seluruh pihak segera membuka secara transparan kondisi keuangan dan alasan kebijakan tersebut kepada publik.
“Harus duduk bersama, jangan perang opini di media. Semua pihak harus menjelaskan supaya terang-benderang,” tegasnya.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak berkembang menjadi polemik baru, mengingat yang dipertaruhkan adalah uang publik dan kepercayaan masyarakat. (Y)
