HARIANRAKYAT.CO – Komite Politik Nasional (Kompolnas) Partai Buruh menghelat Rapat kerja nasional (Rakernas) kedua di Jakarta.
Konsolidasi dilaksanakan selama dua hari tanggal 6 dan 7 Juli 2024 di wiswa haji Jalan Jaksa, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Ratusan peserta perwakilan dari beragam organisasi Buruh, Tani, kaum kota dan mahasiswa dari berbagai daerah, mulai dari Sabang hingga Merauke hadir dalam pertemuan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kompolnas Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno mengatakan, konsolidasi nasional ke dua ini dalam rangka melakukan evaluasi kerja politik selama pemilu legislatif serentak nasional februari 2024 lalu.
“Sebagai unsur yang terlibat aktif di partai buruh di semua tingkatan wilayah provinsi hingga kelurahan, rakernas ini sebagai momentum membaca situasi elektoral dan merapikan kembali internal kompolnas PB,” kata Aldi sapaannya saat diwawancarai media ini hari Kamis (11/7/2024).
Sebagai informasi, Kompolnas adalah salah satu faksional dalam Partai Buruh yang memiliki sebaran di seluruh Indonesia.
“Unsur Kompolnas berada disetiap struktur exco PB semua tingkatan, Rakernas ini sebagai salah satu persiapan kader kami menyongsong kemenangan pilkada bulan November 2024 serta pemilu 2029 mendatang,” imbuhnya.
Menurut Aldi, Kompolnas PB sangat menyadari perolehan suara Partai Buruh saat ini hanya sekitar 900 ribu lebih atau 0,64 persen. Hasil tersebut adalah kekalahan telak kelas pekerja Indonesia yang saat ini belum dapat memobilisasi hingga ke bilik suara menjadi suara elektoral yang menembus Parlemantary Treshol.
“Kami sadari hasil pemilu legislatif lalu adalah perolehan dibawah target kami, dimana dalam perhitungan awal kami bisa menembus ambang batas parlemen,” jelasnya.
Lanjut Aldi mengungkapkan, meninjau UU pemilu karena menjadi bagian fundamental bagi demokrasi dan kemunculan adanya pelanggar ham, UU Omnibuslaw, ASN, RUU Polri dan TNI yang melegalkan masuknya militer di jabatan pemerintah menjadi salah satu perjuangan utama Kompolnas PB kedepan.
“Ada kecendrungan kebangkitan Neo Orba dalam sistem pemerintahan saat ini. Jadi kami memandang, prosedur pemilu membatasi partisipasi rakyat yang dihambat lewat regulasi yang anti demokrasi. Dan ambang batas parlemen adalah tinjauan mendalam kami,” ungkapnya.
Hal itu juga terkait administrasi kepemiluan bagi pemilih, yang tidak bisa memberikan suaranya di pileg sesuai dengan tempat dimana para buruh bekerja dan hanya pilpres padahal pemiih luar negeri bisa memilih calon legislatifnya di tempat ktp mereka berasal.
“Konstituen kami adalah pekerja yang berasal dari daerah- daerah di sekitar kawasan Industri, hak mereka sebagai pemilih ikut hilang untuk legislatif. Dari sini kami menilai ternyata administrasi pemilu kita sangat buruk dan sharat diskriminatif,” bebernya.
Dengan begitu, prinsip kerja politik pemilu 2029 mendatang adalah mendorong Partai Buruh lolos Parlementary Treshol. Kendati soal ambang batas 4 persen itu telah gugur di MK lewat gugatan Perludem dan masyarakat sipil, namun karena open legal policy maka kebijakan itu dikembalikan ke DPR RI lagi.
“Kami menyadari kebijakan nantinya ketika ke DPR RI tidak pro kepada kelas pekerja. Tapi targetan 4 persen ini menjadi prinsip yang harus dikerjakan Kompolnas PB,” tegasnya dengan optimistis.
Kerja lainnya yang tidak kalah penting kata Aldi lagi, yakni soal ideologisasi di setiap tingkatan. Hal ini berangkat dari evaluasi Partai Buruh yang belum menjadi rumah besar bagi seluruh kaum pekerja.
Selain itu komitmen untuk terus membela kepentingan masyarakat miskin yaitu dengan kembali menjalankan Posko Orange dan berjalan di seluruh negeri, sebagai wadah pelayanan dan perjuangan rakyat.
“Posko orange adalah pembeda kami Partai Buruh dengan parpol – parpol lainnya (Oligarki,red),” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal turut hadir memberikan pengarahan dan motivasi kepada unsur komite politik nasional. (Y)
