HARIANRAKYAT.CO – Keluarga Besar – Sopir Indonesia (KB-SI) menggelar aksi demonstrasi di jalur kendaraan berat kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hari Selasa (11/2/2025).

Sebagai informasi, Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia yang berperan vital dalam mendukung aktivitas ekspor-impor serta distribusi logistik Nasional.

Terminal bongkar muat seperti New Priok Container Terminal One (NPCT1), KOJA Terminal, dan Jakarta International Container Terminal (JICT) menjadi pusat aktivitas bongkar-muat kontainer yang sangat padat.

Tingginya volume arus barang yang melewati pelabuhan ini menuntut efisiensi dalam manajemen operasional dan infrastruktur pendukungnya.

Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, permasalahan kemacetan di sekitar area pelabuhan menjadi tantangan serius. Kemacetan parah terjadi di jalur akses menuju terminal-terminal utama yang disebabkan berbagai faktor, seperti infrastruktur jalan yang tidak memadai, kurangnya pengaturan lalu lintas yang efektif, serta antrean truk kontainer yang menumpuk akibat proses bongkar-muat yang lambat.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik nasional, tetapi juga memberikan kerugian signifikan bagi para sopir, perusahaan logistik, serta perekonomian secara umum. Sopir harus menghadapi waktu tunggu yang lama, risiko kelelahan, peningkatan biaya operasional, hingga tekanan psikologis akibat target pengiriman yang sulit dicapai. Di sisi lain, kemacetan juga menghambat arus barang yang berdampak pada rantai pasok nasional dan menurunkan daya saing pelabuhan PELINDO Tanjung Priok di kancah internasional.

A. Penyebab Kemacetan Di NPCT1, KOJA dan JICT Pelabuhan Tanjung Priok :

1. Gate Common Area NPCT
   Untuk memasuki Terminal NPCT1, truk kontainer harus melalui dua gate, yaitu gate common area dan gate NPCT1. Hal ini menyebabkan antrian, pelayanan yang tidak efektif dan biaya tambahan.
2. Penerapan Pass Truck
   Kebijakan pass truk di Terminal dilakukan tanpa sosialisasi yang masif, sehingga banyak sopir yang tidak mengetahui kebijakan tersebut.
3. Penerapan Hico Scan
   Penerapan kebijakan Hico di beberapa terminal telah menyebabkan semakin lamanya pelayanan bongkar muat karena bertambahnya antrian dan pengaturan lalu lintas di terminal yang tidak efektif.
4. Inefisiensi Operasional
   Proses bongkar muat yang lambat, sistem antrian yang tidak efektif, serta kurangnya koordinasi antara otoritas pelabuhan dan perusahaan logistik memperparah kemacetan.
5. Keterbatasan Infrastruktur & Fasilitas menjadi persoalan bagi sopir, Kurangnya Fasilitas seperti kantong parkir di dalam Pelabuhan maupun Ruang tunggu, MCK dan warung makan-minum untuk supir.
6. Hal selanjutnya, Gangguan Teknis dan Administratif. Masalah teknis seperti sistem IT yang bermasalah untuk pengurusan dokumen, serta pemeriksaan administrasi yang memakan waktu lama, juga menyebabkan antrian panjang.

B. Dampak Kemacetan Di NPCT1, KOJA dan JICT Pelabuhan Tanjung Priok :

1. Biaya Logistik Meningkat, Keterlambatan dalam distribusi barang meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan logistik. Hal tersebut berimplikasi pada Penurunan Efisiensi. Ekspor-Impor, Proses distribusi yang lambat dapat menghambat arus barang masuk-keluar dan mempengaruhi perekonomian Nasional.
2. Kerugian Finansial semakin tak terhindarkan, hal ini sangat mempengaruhi Pendapatan Sopir yang dibayar berdasarkan jumlah perjalanan (ritase). Kemacetan kemudian menyebabkan waktu tempuh lebih lama, meningkatnya penggunaan BBM yang ditanggung oleh Sopir, dan meningkatkan biaya perawatan kendaraan.
3. Risiko Keselamatan yang Lebih Tinggi, Kecelakaan Lalu Lintas karena Kemacetan seringkali membuat sopir harus bermanuver di ruang sempit atau menghadapi situasi lalu lintas yang tidak terduga, karena kemacetan banyak menguras energi menyebabkan Sopir kelelahan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
4. Ketidakpastian Pekerjaan, Tekanan dari Perusahaan atau Klien: Sopir sering disalahkan atas keterlambatan, meskipun penyebabnya adalah kemacetan yang di luar kendali mereka. Hal ini bisa memengaruhi hubungan kerja atau bahkan ancaman kehilangan pekerjaan.
5. Premanisme, Akibat kemacetan Sopir kerapkali mendapat perundungan dan pemaksaan untuk dimintai uang maupun barang berharga oleh preman. Bahkan tak segan – segan apabila sopir tidak memberi, preman akan menggasak-merampas barang berharga yang ada di Mobil.
6. Kelelahan Fisik & Mental, Jam kerja panjang akibat Kemacetan memperburuk pada kesehatan mental dan fisik para sopir truk.
7. Dampak Sosial dan Keluarga, Waktu Bersama Keluarga Berkurang. Sopir sering terlambat pulang atau harus menginap di Mobil karena kemacetan, sehingga waktu berkualitas bersama keluarga menjadi sangat terbatas dan Keseimbangan Hidup Terganggu dengan Pola kerja yang tidak teratur dapat berdampak pada hubungan sosial dan kesejahteraan emosional sopir dan keluarga.

Atas situasi diatas, kami Keluarga Besar – Sopir Indonesia (KB – SI) Menuntut :

1. Batalkan Kebijakan Gate Pass Pelabuhan
2. Pelayanan Bongkar Muat, Tidak Boleh Lebih Dari 1 Jam. Apabila lebih dari 1 jam, Pelindo harus memberikan konpensasi kepada sopir Rp. 45.000,- per jam.
3. Atasi Kemacetan Dengan Cara : Bongkar Gate In M T I atau buat jalur khusus menuju di NPCT1, Perbaiki Sistem yang Sering Eror, Sediakan Kantong Parkir Gratis dalam Pelabuhan.
4. Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri Harus Bertanggungjawab Menjamin Keamanan Bagi Seluruh Sopir dari Premanisme Jalanan.
5. Berikan Pelayanan Fasilitas ( Toilet, Kantin, dan Ruang Tunggu Untuk Sopir/Kernek serta Pengguna Jasa Pelabuhan Lainnya)
6. Berantas Mafia Pungli Didalam Pelabuhan.

Sementara itu, Eksekutif Jenderal Manajer Pelindo Regional 2, Tanjung Priuk Adi Sugiri mengatakan sudah duduk bersama perwakilan Keluarga Besar – Sopir Indonesia.

“Secara terbuka berdiskusi dan masukan positif serta konstruktif terkait pelayanan pelabuhan, bersama direksi anak perusahaan di Tanjung Priuk di dampingi Pak Drajat Sulistio selaku Eksekutif Direktor 2 berdiskusi dengan perwakilan keluarga besar sopir,” terang Adi kepada awak media.

Disebutnya, secara umum Direksi anak perusahaan Pelindo bersepakat sama – sama menjaga kelancaran dan peningkatan pelayanan di pelabuhan.

“Masukan perbaikan dan peningkatan percepatan bongkar muat semakin lebih baik. Sopir adalah rantai logistik di pelabuhan,” jelasnya.

Dijelaskannya, kendati unjuk rasa para sopir tersebut dilakukan, operasional tetap berjalan seperti sedia kala.
“Secara umum aksi tertib dan pelayanan berjalan normal. Tidak ada penundaan pelayanan,” tandas Adi mengakhiri. (*)