HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai catatan kritis dari kalangan peneliti, akademisi, hingga masyarakat luas.
Sejumlah hasil survei dan riset nasional yang dirilis pada Oktober 2026 menyoroti capaian kinerja kabinet, persepsi publik terhadap program unggulan, hingga dampaknya terhadap dinamika politik nasional.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran berdasarkan survei yang melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 ahli.
Dalam penilaian tersebut, Presiden Prabowo memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari 10 dari masyarakat umum dan 2,8 dari 10 dari kelompok ahli. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan skor 4,9 dari 10 (masyarakat) dan 2,2 dari 10 (ahli). Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih mendapat nilai rata-rata 4,7 dari 10 dari publik.
Evaluasi CELIOS juga memetakan persepsi terhadap jajaran menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatatkan skor kinerja positif tertinggi, disusul Amran Sulaiman dan Agus Harimurti Yudhoyono. Sebaliknya, beberapa pejabat kabinet mendapat skor terendah dan menjadi perhatian evaluasi publik.
Dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat perhatian serius. Mayoritas responden ahli (87%) dan masyarakat (76%) mendorong adanya evaluasi menyeluruh atau penghentian program MBG akibat catatan efektivitas pelaksanaan. Begitu pula dengan KDMP yang diragukan efektivitas perancangannya dari 91% ahli.
Dari sisi ekonomi, sebanyak 82% masyarakat menilai beban pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat, sementara 53% responden mengeluhkan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, survei tatap muka Poltracking Indonesia (N=1.220) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 55,3%, dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 64,8%.
Poltracking mencatat tingkat kepuasan tertinggi berada pada sektor Pendidikan (66,3%), Pertahanan & Keamanan (63,7%), serta Kesehatan (62,1%). Sebaliknya, bidang Ekonomi (36,8%) serta Hukum & Pemberantasan Korupsi (43,1%) menjadi sektor dengan tingkat kepuasan paling rendah.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah turut berdampak pada peta dukungan politik. Survei terbaru Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) mencatat pergeseran signifikan dalam simulasi elektabilitas.
Dalam simulasi semi-terbuka, angka dukungan untuk petahana mengalami penurunan, di mana nama Dedi Mulyadi memimpin dukungan publik sebesar 35,5%, disusul Anies Baswedan (10,3%), Prabowo Subianto (9,8%), dan Gibran Rakabuming Raka (8,4%).
Masyarakat dan para ahli menyimpulkan tiga agenda utama yang mendesak untuk ditangani pemerintah pada sisa masa jabatan, yakni Pengendalian harga kebutuhan pokok dan stabilisasi pasokan. Penciptaan lapangan kerja serta perlindungan tenaga kerja. Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel. (*/Y)
