HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda melalui Badan Musyawarah menetapkan sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan pada Juli 2025. Rapat Badan digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lantai 2, Senin (30/6/2025) dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Banmus, serta ketua komisi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyampaikan kepada media usai rapat, menyepakati jadwal sidang paripurna persetujuan bersama terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, yang rencananya digelar pada 9 Juli 2025.
“Agenda ini menjadi salah satu prioritas. Selain itu, juga dijadwalkan pada tanggal yang sama adalah sidang kesepakatan bersama atas dokumen RPJMD 2025–2030,” jelas Deni.
Ia menjelaskan, dokumen akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini tengah difinalisasi Bapperida dan akan segera diserahkan ke DPRD dalam pekan ini. Setelah diterima, DPRD akan menyusun Program Usulan Pembahasan Awal (PUPA) sebagai dasar pembahasan dalam sidang paripurna bersama pihak eksekutif.
“Begitu diterima, kami langsung susun PUPA-nya. RPJMD ini penting karena menjadi arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan,” tambahnya.
Selain dua agenda utama tersebut, Banmus juga membahas Program Umum APBD dan Perubahan Program Strategis (PUAPPS) termasuk, rencana perubahan anggaran tahun 2026 serta penyusunan awal RAPBD tahun berikutnya. Namun demikian, Deni menekankan fokus DPRD saat ini adalah menuntaskan pembahasan APBD 2024 dan RPJMD.
Di luar agenda legislatif, DPRD Kota Samarinda juga merencanakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh (medical check-up) bagi seluruh anggota dewan. Program ini akan difasilitasi Pemerintah Kota Samarinda dan direncanakan digelar di RSUD Abdul Moeis.
“Kami masih menunggu kesiapan rumah sakit dan koordinasi internal. Targetnya bisa dilaksanakan Juli atau Agustus 2025,” ujar Deni.
Dengan agenda Banmus yang telah ditetapkan, DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara optimal demi mendorong kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. (Adv)
