HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun kembali menyelenggarakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-7 hari Selasa (29/7/2025) di Klinik Kopi Aubry, Samarinda dengan mengangkat tema “Keterkaitan Antara Politik dan Kesejahteraan Sosial”.
Dalam paparannya, Afif menegaskan kegiatan ini dilandasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 mengenai Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan internal DPRD Kaltim terkait agenda penguatan demokrasi.
“Politik berperan penting dalam merumuskan kebijakan negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, kesejahteraan sosial mencakup akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan serta kestabilan ekonomi. Negara dengan sistem politik yang sehat, kata dia, cenderung mampu merumuskan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.
Afif menggarisbawahi, amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 telah menegaskan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara. Hal ini termaktub dalam sejumlah pasal, seperti Pasal 27 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, Pasal 28 H tentang hak atas kesehatan dan lingkungan, serta Pasal 33 dan 34 yang menekankan pengelolaan ekonomi dan jaminan sosial bagi rakyat.
Ia juga menyinggung model Welfare State atau negara kesejahteraan, dengan merujuk pada pandangan akademisi Tjiptoherijanto (2008). Model ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam memberikan layanan dasar publik, melakukan redistribusi pendapatan, dan memastikan perlindungan sosial.
“Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia menjadi contoh ideal negara kesejahteraan modern. Indonesia mulai ke arah itu melalui BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan penguatan UMKM,” tuturnya.
Afif menambahkan lagi, demokrasi politik dan ekonomi harus berjalan seiring untuk menciptakan sistem yang adil. Ia menolak konsep ekonomi liberal yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Sebaliknya, konstitusi menegaskan pengelolaan sumber daya alam harus berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Negara yang memiliki stabilitas politik cenderung lebih mampu menjamin kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang konsisten dan berkeadilan,” jelasnya.
Menguatkan demokrasi dalam bingkai Pancasila merupakan kunci bagi Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat. (J)
