HARIANRAKYAT.CO – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun kembali menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 pada Minggu (25/5/2025) di Juanda 6, Samarinda.
Kegiatan bertajuk “Prioritas Kebijakan Publik” ini mengajak generasi muda berdialog tentang peran aktif mereka dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, dihadiri puluhan peserta dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
Dalam paparannya, Afif menekankan pentingnya literasi generasi muda terhadap isu-isu publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
“Di era digital, pemuda harus paham aspek multidimensi, mulai dari keamanan siber, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, hingga mekanisme penyusunan kebijakan publik. Ini modal untuk menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.
Politisi muda ini juga memaparkan tiga fungsi utama DPRD: legislasi (penyusunan peraturan) anggaran (pengalokasian dana daerah) dan pengawasan (pemantauan program).
“Kami memastikan setiap program pemda berjalan sesuai target dan anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Afif berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif generasi muda.
“Mereka adalah calon pemimpin. Jika sejak dini melek kebijakan dan mekanisme demokrasi, masa depan Kaltim akan lebih partisipatif,” harapnya Alumnus Unhas tersebut menjelaskan.
Sekretaris Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Samarinda, Oktavianus hadir sebagai narasumber, mendorong pemuda memanfaatkan media sosial untuk mengawasi kebijakan publik.
“Gadget dan media sosial adalah bagian dari hidup anak muda. Kami ingin mereka tidak hanya aktif update status, tapi juga update pengetahuan tentang kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka,” ungkap Okta.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan Wali Kota Samarinda, seperti program pengendalian banjir, Probebaya, sekolah terpadu, dan kartu berlangganan parkir.
“Ini semua dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Sementara itu, Maulani Al Amin, praktisi media mengingatkan peserta tentang empat pilar demokrasi Indonesia: Eksekutif, Yudikatif, Legislatif, dan Pers.
“Media menjadi penyeimbang sekaligus alat kontrol. Masyarakat, termasuk pemuda, berhak menyuarakan pendapat dan mengawasi kebijakan,” tegas Maulani.
