HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Menggugat Kaltim Rabu (21/10/2026) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda menemui Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
‎
‎Tuntutan demonstran terkait situasi dan kondisi nasional yang menghadapi krisis lingkungan hidup, kesenjangan ekonomi sosial akibat daya beli kelas masyarakat kaltim menurun memicu protes diberbagai daerah, termasuk di Samarinda.
‎
‎Aksi damai itu berujung nota kesepakatan bersama disampaikan ke pemerintah pusat di Jakarta.
‎
‎Dengan menandatangani di atas kertas dengan 7 tuntutan meliputi daerah Kaltim.
‎
‎Massa membubarkan diri ditutup dengan pernyataan sikap bersama dan bakal kembali jika tuntutan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
‎
‎”Ayo kawan – kawan, ketua lembaga kumpul. Kita bahas lagi langkah selanjutnya. Aksi ini bukan yang terakhir,” kata korlap menggunakan pengeras suara.
‎
‎Ratusan aparat Polresta Samarinda dan Brimob B Smr Seberang dilengkapi tameng dan pentungan, anti huru hara massa.
‎
‎Menggunakan kemeja batik motif Kalimantan berpeci hitam, Rudy dan Seno yang kawal ketat aparat keamanan.
‎
‎Rudy Mas’ud menyampaikan kurang dari satu jam menanggapi pertanyaan peserta aksi atas permasalahan lewat 7 tuntutan, yakni
‎
‎1. Penanganan Karhutla Mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai status bencana nasional serta menindak tegas perusahaan pembakar hutan.
‎
‎2. Reklamasi Tambang, Menindak tegas perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi pasca tambang.
‎
‎3. Kelangkaan BBM, Menuntut penyelesaian tuntas persoalan kelangkaan bahan bakar minyak dan penurunan harga kebutuhan pokok.
‎
‎4. Listrik Bergilir, Mendesak penghentian pemadaman listrik bergilir yang meresahkan masyarakat di Kaltim.
‎
‎5. Evaluasi Program Nasional, Meminta evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
‎
‎6. Evaluasi Program Daerah, Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Pemprov Kaltim, yaitu Gratispol.
‎
‎7. Isu Etika Pejabat, Menyoroti dan meminta pencopotan atau evaluasi terhadap ajudan gubernur terkait dugaan insiden arogansi terhadap warga/demonstran. (Y)
‎