HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gebrakan besar di penghujung tahun dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara marathon di tiga wilayah berbeda.
‎
‎OTT itu di Bekasi (Jawa Barat), Banten, dan Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan).
‎
Hingga Jumat (19/12/2025), lembaga antirasuah tersebut total telah mengamankan 25 orang, termasuk kepala daerah dan aparat penegak hukum.
‎
‎Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Ditangkap
‎
‎Operasi paling mencolok menyasar Kabupaten Bekasi. KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang bersama sembilan orang lainnya pada Kamis (18/12) malam. Tim KPK juga langsung menyegel ruang kerja bupati dan beberapa dinas terkait.
‎
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kabar tersebut kepada awak media.
‎
“Benar, salah satunya (Bupati Bekasi) tertangkap. Sampai saat ini tim masih mengamankan sekitar 10 orang di wilayah Bekasi,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
‎
‎OTT Jaksa dan Advokat di Banten
‎
‎Diwaktu yang hampir bersamaan, tim KPK juga bergerak di wilayah Banten. Dalam operasi ini, KPK menjaring 9 orang yang terdiri dari oknum jaksa, penasihat hukum, dan pihak swasta. Barang bukti uang tunai sebesar Rp900 juta turut disita.
‎
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam operasi tersebut.
‎
“Memang ada pengamanan (OTT). Ada oknum jaksa,” tegas Fitroh singkat saat dikonfirmasi mengenai identitas pihak yang diamankan di Banten.
‎
‎Pejabat Kejari Hulu Sungai Utara Diamankan
‎
Tak berhenti di Jawa, KPK juga menyasar Kalimantan Selatan. Sebanyak 6 orang ditangkap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) berinisial APN dan Kasi Intel berinisial AB. Kasus ini diduga berkaitan dengan praktik pemerasan.
‎
Mengenai rentetan operasi ini, Budi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh pihak kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
‎
“Seluruh pihak yang diamankan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka,” tambah Budi.
‎
Catatan Rekor OTT 2025
‎
‎Rangkaian operasi ini menandai OTT ke-9, 10, dan 11 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Hingga berita ini diturunkan, penyidik masih melakukan pengembangan untuk mendalami keterlibatan pihak lain serta aliran dana suap di ketiga kasus tersebut.
‎
Status hukum para pihak yang terjaring direncanakan akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers malam ini di Gedung KPK. (*)