HARIANRAKYAT.CO, SAMARINDA — Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman (Unmul) Selasa (5/8/2025) mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Kritikan muncul setelah kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai pembicara utama, serta perwakilan dari Kodam VI/Mulawarman sebagai salah satu narasumber.

Herdiansyah Hamzah, akademisi Fakultas Hukum Unmul, menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami tujuan utama Pengenalan Mahasiswa Baru sebagai proses awal pembentukan nalar kritis mahasiswa.

“Kegiatan PMB itu mestinya menjadi ruang perkenalan mahasiswa dengan tradisi akademik, bukan ajang untuk mendekatkan mahasiswa baru pada simbol-simbol kekuasaan,” ujar Herdiansyah, Rabu (5/8).

Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga jarak dengan kekuasaan demi menjaga independensi dan integritas dunia akademik. Ia menilai kehadiran pejabat publik dan unsur militer dalam kegiatan awal mahasiswa justru berpotensi menormalisasi dominasi otoritas di ruang yang seharusnya bebas dari tekanan politik dan militerisme.

“Jika kita ingin menanamkan cinta tanah air, cukup libatkan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan atau Pancasila. Kalau soal disiplin, sejarah Indonesia punya banyak teladan dari kalangan sipil seperti Bung Hatta. Mengapa harus melibatkan militer?” katanya.

Lebih jauh, ia menilai praktik semacam ini dapat menciptakan kesan bahwa kampus tunduk pada logika kuasa, bukan logika ilmu.

“Kehadiran TNI di ruang akademik bukan hanya simbolik. Itu bentuk indoktrinasi. Kampus seharusnya jadi ruang aman bagi kebebasan berpikir, bukan bagian dari perpanjangan tangan kekuasaan,” tegas Castro sapaannya. (*)