HARIANRAKYAT.CO – Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara tegas menyatakan mulai tahun ajaran baru 2025/2026 tidak boleh ada lagi penjualan buku pelajaran di sekolah, baik tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meringankan beban orang tua murid, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.
“Mulai tahun ini, semua siswa kita bebaskan dari pembelian buku karena semua kebutuhan akan disiapkan Pemerintah Kota Samarinda,” tegas Andi Harun dalam konferensi pers, belum lama ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menjelaskan pendistribusian buku dilakukan secara menyeluruh dengan sistem by name by address, mencakup seluruh jenjang, termasuk siswa kelas 2 dan 3 yang sudah berjalan.
“Insyaallah terdistribusi by name by address. Jadi, anak-anak langsung diberikan buku saat masuk sekolah. Tidak hanya untuk siswa baru, tapi semua jenjang dan semua mata pelajaran akan mendapatkan,” ungkap Asli (17/6).
Asli memaparkan, buku pelajaran wajib dibeli melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas). Sementara itu, buku penunjang seperti Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dibiayai melalui anggaran Pemkot Samarinda.
“Tidak ada lagi transaksi yang melibatkan orang tua dan murid,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan, LKPD bersifat habis pakai dan dapat dibawa pulang siswa.
“LKPD berisi soal yang harus diisi langsung, jadi memang harus dicetak setiap tahun. Tidak hanya untuk siswa baru, tapi siswa yang naik kelas juga tetap dapat,” jelas Asli.
Pengadaan LKPD disesuaikan dengan perkembangan kurikulum terbaru dan disusun ulang setiap tahun ajaran.
Disdikbud Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp 15 miliar per tahun, untuk pengadaan buku bagi siswa SD dan SMP di Kota Tepian tersebut.
“Kurang lebih Rp 15 miliar untuk satu tahun ajaran, mencakup semua jenjang SD dan SMP,” kata Asli.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari sejumlah orang tua murid yang mengaku terbantu dengan adanya program ini.
“Ini sangat meringankan, apalagi di saat harga kebutuhan pokok semakin tinggi,” ujar Siti, salah satu wali murid di Samarinda.
Dengan langkah ini, Pemkot Samarinda berharap dapat meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata sekaligus mengurangi beban ekonomi bagi masyarakat.(Adv)
